Rabu, 16 April 2014

kolaka 7

bupai samsu umarKENDARI, SULTRA ONLINE

Pemanggilan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, SH sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji kemenangan sengketa Pemilukada yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muchtar (AM) mulai menimbulkan spekulasi.

Banyak kalangan menilai, pemanggilan itu menunjukkan adanya kesamaan 'nasib' antara pilkada Buton dengan pilkada Gunung Mas yang merupakan awal tertangkapnya AM. Akan tetapi, Yaudu Salam Ajo, pasangan dari Agus Faisal yang berakronim Ayo dan merupakan kompetitor pasangan Umar Samiun - La Bakry (Umar Bakry) dalam Pilkada Buton lalu menganggap pemanggilan itu bukanlah gambaran bahwa Umar Samiun bersalah.

"Ini khan baru pemanggilan sebagai saksi. Tidak menutup kemungkinan hasil akhir dari proses hukum yang dijalaninya menunjukkan tidak ada masalah," katanya, ketika ditemui di sela-sela rapat pembahasan KUA PPAS di gedung DPRD Sultra, kemarin (12/12).

Mengenai adanya kemungkinan Umar Samiun terlibat, Yaudu mengaku belum berpikir ke arah itu, begitu juga dengan pasangannya, Agus Faisal yang sampai saat ini masih fokus dengan kesibukannya masing-masing.

"Belum ada pikiran tentang kemungkinan keterlibatan Umar Samiun dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Akil. Komunikasi dengan pasangan saya (Agus Faisal, red) sampai saat ini belum dilakukan juga. Kita ikuti saja proses hukumnya sambil menanti keputusan akhirnya seperti apa. Meski demikian, kami selalu siap dengan segala kemungkinannya," jelasnya.

Berbeda dengan Yaudu, kompetitor Umar Samiun yang lain Abdul Hasan Mbou menilai pemanggilan Umar Samiun oleh KPK membuka celah adanya keterlibatan AM dalam pemilukada Buton.

"KPK memanggil seseorang karena memiliki bukti keterlibatan, sedikitnya dua item. Ketika Bupati Buton dipanggil, maka indikasi kearah itu ada," kata ketua Pemuda Pancasila Sultra itu.

Menurutnya,carut marut pemilukada Buton tergambar dari gugatan atas SK KPU Nomor 131 tentang penetapan calon bupati yang dimenangkannya, dan memiliki kekuatan hukum tetap. (incracht). Pasalnya, KPU tidak mengajukan banding sampai 14 hari batas waktu setelah putusan.

"Saya sudah melayangkan somasi ketiga agar PTUN mengeksekusi KPU Buton yang lama. Dan karena somasi ketiga maka itu menjadi somasi yang terakhir. Jadi, tinggal kita tunggu saja. Itu kejadian sebelum tertangkapnya Akil Mochtar," rincinya.

Abd Hasan Mbou memastikan sangat kuat campur tangan AM dalam Pemilukada Buton yang dibuktikan dengan adanya kunjungan AM ke Buton sebelum putusan PSU.

"Kalau tidak ada permainan, buat apa ke Buton" jelasnya.

Mengenai kemungkinan dianulirnya pemilukada Buton jika benar-benar terbukti AM terlibat dalam pemilukada Buton, Hasan Mbou menyerahkan sepenuhnya ke pada hukum.

"Saya tidak tahu, nanti proses hukum yang tentukan melalui putusan pengadilan. Yang jelas kita menuntut keadilan dan menegakkan kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah dipatahkan oleh arogansi kekuasaan," tukasnya.(m18/naz)

pak jaff jb

Latest Tweets

SultraOnline Wakil Ketua DPRD Jadi Tumbal Bupati Konsel http://t.co/9hpXGzdfkG
SultraOnline Dua Perusahaan Tambang Curi Ore Nikel http://t.co/bjxQec3AkU

Facebook Fans