Minggu, 13 Juli 2014

kolaka 7

PROMO BULAN MEI 2014

AS Kolaka  VIKOLAKA, SULTRA ONLINE

Ratusan pejabat non job, Rabu (28/8) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kolaka. Mereka mendesak Plt Bupati Kolaka, Amir Sahaka segera mengembalikan posisi jabatan mereka sesuai surat Mendagri, Gamawan Fauzi.

Sayangnya, aksi yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan tak membuahkan hasil. Plt Bupati Kolaka, Amir Sahaka bersama pejabat teras lingkup Pemda Kolaka telah bergegas meninggalkan kota Kolaka menuju Kecamatan Uesi, Kolaka Timur dengan dalih melakukan kunjungan kerja.

Aksi demo ratusan pejabat nonjob pun hanya diterima Asisten II, Samsul Bahri dan Asisten III, Gunawan. Keduanya pun menjadi sasaran olok-olokan pendemo lantaran penjelasan yang disampaikan dinilai tak akomodatif.

"Saya ini hanya bawahan, terkait tuntutan saudara-saudara agar dikembalikan jabatannya itu bukan kewenangan saya," kata Samsul Bahri mengawali penjelasannya dihadapan ratusan demonstran.

Tentang surat Mendagri yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mebatalkan Surat Keputusan (SK) Mutasi. Samsul Bahri mengatakan bahwa pendapat itu dinilai keliru.

"Ini adalah era Otoda. Pemerintah Daerah diberi ruang untuk mengatur wilayahnya. Seorang kepala daerah berhak mengeluarkan kebijakan, Apakah itu dalam bentuk surat keputusan ataupun membuat Peraturan Daerah," terang Samsul Bahri.

Karena itu, lanjut mantan Camat Kolaka tersebut, bila dalam keputusan seorang kepala daerah dikemudian hari ditemukan kekeliruan, tentu yang berhak membatalkan atapun mencabut adalah kepala daerah itu sendiri.

"Kalupun ada pihak-pihak yang menyoalkan keabsahan keputusan bupati, silahkan uji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jadi, bukan Mendagri yang memutuskan sah atau tidaknya," tantang Samsul.

Menanggapi penjelasan Samsul, Ruhaedin Jamaluddin yang selama ini menjadi motor penggerak pajabat non job tegas mengatakan bahwa langkah uji ke PTUN dipastikan tak akan ditempuh. Alasannya, langkah ke PTUN itu dilakukan manakala yang mengeluarkan SK mutasi adalah Bupati definitif. "Tapi ini kan yang mengeluarkan hanya seorang Plt Bupati. Artinya, tanpa diuji pun sudah bisa dipastikan bahwa kebijakan mutasi itu telah melanggar kewenangan seorang Plt Bupati," tandas Ruhaedin disambut riuh para pendemo.

Perdebatan pun tak terhindarkan, para pendemo bersikukuh akan tetap menduduki Kantor Bupati Kolaka. Bahkan, kekesalan pendemo dilampiaskan dengan membakar foto Plt Bupati Amir Sahaka.

"Kami akan menduduki kantor bupati ini sambil Plt Bupati bersedia menemui kami," tegas Ruhaedin.

Aksi unjukrasa yang berlangsung kemarin sempat melumpuhkan aktivitas pelayanan di Sekertariat Daerah Pemda Kolaka. Betapa tidak, para PNS lebih tertarik menyaksikan jalannya aksi demonstarasi ketimbang mengerjakan tugas.(din/aba)

SUNACHI 30

4

Latest Tweets

SultraOnline Barisan Laskar HT Berjuang Menangkan Prabowo-Hatta di Sultra http://t.co/Rwg7ZyaLiz via @sultraonline
SultraOnline Surety Bond Jamkrindo Mitra Terpercaya Bagi Para Kontraktor http://t.co/cHGrL2fxhj

Facebook Fans