Rabu, 23 April 2014

kolaka 7

Iklan zenit terbaru2

GUB-SULTRARAHA, SULTRA ONLINE

Gubernur Sultra H Nur Alam yang juga Ketua DPW PAN Sultra, menjaminkan dirinya di hadapan Komisi II DPR-RI, asalkan pemekaran daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Muna Barat disetujui Komisi II DPR-RI untuk dimekarkan.

"Kalau soal sisa utang di Butur sebesar Rp 3 M akan dilunasi pada APBD-P 2013. Bukti lampiran kas untuk melunasi kewajiban terhadap Butur sudah lengkap. Untuk melunasi itu, saya siap menjaminkan diri saya. Kalau bupati stengah-stengah, saya akan paksa," tegas Nur Alam dihadapan Komisi II DPR-RI, selasa kemarin (18/6), dalam rapat lanjutan panja pembahasan RUU pembentukan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Sultra yakni, Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), Muna Barat (Mubar) dan Kota Raha.

Dihadapan Ketua Tim Komisi II yang dipimpin Agung Ganjar Pranowo, Gubernur Nur Alam, mengusulkan agar khusus untuk di Muna, yang menjadi prioritas di mekarkan adalah Mubar. "Andaikata, kalau bisa saat ini kita usulkan Mubar di prioritaskan," pinta Nur Alam.

Permintaan Nur Alam tersebut ditegaskan, menyikapi pernyataan Ketua Komisi II DPR-RI, Agung Ganjar pranowo, yang menegaskan khusus untuk di Kabupaten Muna, tidak akan mungkin dimekarkan sekaligus dua DOB. Alasannya, kondisi keuangan tidak akan cukup. "Dari Dirjen Keuangan sudah memberikan lampu peringatan bagi kita. Kalau dua yang dimekarkan keuangan tidak akan sanggup. Makanya, Pemprov dan Pemda harus berpikir realitis untuk mengusulkan satu DOB," kata Ganjar.

Tak mau kalah sengitnya dengan Gubernur, Bupati Muna LM Baharuddin juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sisa utang pemekaran di Butur. "Tahun ini akan dilunasi," tegas Baharuddin.

Yang paling penting, kata Bupati, kalau ada wilayah di Muna yang mekar, maka kewajiban daerah induk untuk memberi dana hibah selama dua tahun dan akan dilunasi tepat waktu seperti yang diatur dalam UU. "Jika mekar tahun ini, kewajiban kita terhadap DOB, akan dilunasi hingga 2015 mendatang," janjinya.

Sementara untuk di wilayah Buteng dan Busel masih harus dilakukan konsolidasi terkait permasalahan ibukota dan penyerahan aset dari Pemda Buton pada Pemerintah Kota Baubau. "Untuk Busel dan Buteng, Kami minta Komisi II memberikan waktu untuk dibahas pada waktu lain. Kita masih akan lakukan konsolidasi terlebih dahulu," ungkap Nur Alam.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR-RI, Pemda Muna menghadirkan 11 Camat dari wilayah Mubar. Kehadiran camat itu untuk menunjukan sikap pemda yang mendukung lahirnya DOB di Muna.

Sementara, Ketua Komisi II Agung Ganjar Pranowo menyimpulkan, persoalan Buteng dan Busel agar diselesaikan terlebih dahulu. Sementara Mubar dan Kota Raha, lanjut Ganjar, harus ada pertimbangan yang rasional. "Silahkan pikirkan untuk diputuskan apakah Mubar atau Kota Raha," sarannya.

Menurut Ganjar, secara politis Mubar tidak masalah. Namun, secara admistrasi, komisi II tidak mau melampaui UU No 14 pasal 2 tentang kewajiban Pemda Muna pada Butur terkait dana hibah. "Memang, sudah ada bukti lampiran kas untuk melunasi, tapi kita tidak mau mengambil keputusan yang cacat," jelasnya.

Soal pembahasan lanjutan RUU, Komisi memberi deadline waktu hingga 13 Juli mendatang. "13 Juli itu penutupan masa sidang. Jadi harus dipikirkan sebelum tanggal itu, kita bisa ketuk palu. Kalau lewat, ya tidak ada yang mekar. Satu minggu sebelum tanggal 13 Juli sudah bisa kita ambil putusan," tandasnya. (nar/aba)

CLARION TEMPOE DOELOE

pak jaff jb

Latest Tweets

SultraOnline Halo Sultra Dibuka, Nur Alam Terbang Ke Jakarta http://t.co/agyOOoipa2
SultraOnline Halo Sultra Dibuka, Nur Alam Terbang Ke Jakarta http://t.co/2g2ucxisYc via @sultraonline

Facebook Fans